oleh

Dikirimi Bingkisan, Bupati Maros Laporkan ke KPK Sebagai Gratifikasi

MAROS – Bupati Maros, Hatta Rahman, melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat kabupaten Maros.

Inspektur Kabupaten Maros, Baharuddin, Jumat (31/5/2019), mengatakan, gratifikasi yang dilaporkan berupa parsel atau bingkisan yang diberikan oleh beberapa pengusaha. Bingkisan itu diserahkan langsung pada Inspektorat Maros.

“Sampai saat ini kami sudah menerima dua parcel yang diadukan Bupati Maros HM Hatta Rahman kepada UPG, dalam hal ini Inspektorat Maros. Nantinya laporan ini akan kami teruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.

Hal yang dilakukan oleh Hatta Raan tersebut, kata Baharuddin, sudah sesuai dengan aturan dari Kemendagri. Aturan tersebut melarang ASN untuk menerima gratifikasi, baik berupa uang, parsel, fasilitas, dan pemberian lainnya terkait jabatan.

“Larangan itu tertuang dalam surat edaran nomor 003.2/3975/SJ dan surat edaran nomor 003.2/3976/S yang ditandatangani Sekretaris jenderal Kemendagri Hadi Prabowo pada 16 Mei 2019 serta surat daru ketua KPK No B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan,” paparnya.

Bukan hanya KPK, Hatta Rahman juga telah membuat surat edaran nomor 003.2/17/ITDA tentang  pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Hal ini sebagai imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Dalam edaran tersebut disampaikan, itu apabila gratifikasi yang diterima berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, atau kadaluarsa, maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah.

Sehingga nantinya dalam pelaporannya disertai dengan penjelasan data pemberi dan taksiran harga dan dokumentasi penerimaannya.

Komentar