oleh

Kemenag Usulkan Moderasi Beragama Masuk RPJM, untuk Tangani Radikalisme

MAKASSAR – Kementerian Agama (Kemenag) RI mematangkan usulan program Penguatan Moderasi Beragama dalam Rancangan Teknokratik RPJM Tahun 2020-2024.

Dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (31/5/2019), usulan tersebut dibahas bersama dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan Moderasi Beragama dalam Rancangan Teknokratik RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 di Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, M Nur Kholis Setiawan, dalam sambutannya menjelaskan, moderasi beragama yang dimaksud adalah paham keagamaan yang berada di tengah-tengah (wasathiyah), tidak ekstrem kanan maupun kiri.

Menurut Nur Kholis, pemahaman yang ada di tengah-tengah ini penting, karena akan berdampak pada prilaku beragama.

“Pertemuan pagi ini harus bisa merancang bagaimana agar moderasi bisa masuk rancangan RPJMN 2020-2024,” tegas M Nur Kholis, Jumat (31/05).

Penguatan moderasi ini perlu masuk dalam RPJMN agar bisa menjadi gerakan yang sinergis dalam penanganan radikalisme, yang menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenag, tapi lintas sektoral dan kementerian.

“Tugas kita merumuskan apakah yang dimaksud prilaku yang moderat, indikator dan ciri-cirinya, sehingga bisa dipahami oleh para pihak yang akan terlibat,” jelasnya.

M Nur Kholis meminta Biro Perencanaan selaku leading sector untuk segera membuat tim kecil yang bertugas merumuskan istilah moderasi beragama, faham yang moderat, dan prilaku moderat.

Kementerian Agama kata dia, punya tanggung jawab untuk menyusun Buku Induk Moderasi beragama, sebagai Kamus Rujukan dalam Moderasi Beragama, baik dalam fungsi pendidikan maupun fungsi lainya.

FGD menyepakati pembentukan tim kecil yang dikomandoi oleh Oman Fathurrahman. “Tim agar segera bekerja dan perhatikan kapan deadline dengan Bappenas untuk usulan ini dalam RPJMN,” tandasnya.

Komentar