oleh

DKP dan Polda Sulsel Bahas Penanganan Pelanggar Izin Perikanan

MAKASSAR – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (DKP Sulsel) bersama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulsel, membahas penanganan pelaku pelanggaran perizinan perikanan.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan wilayah Mamminasata pada DKP Sulsel, Sayyid Zainal Abidin, mengatakan, pembahasan tersebut terkait pelimpahan perkara, tersangka, dan barang bukti pelanggaran aturan perizinan perikanan, termasuk SIPI yang tidak berlaku dan Surat Perintah Berlayar, yang dilakukan oleh Nelayan Pulau Pandangan.

Terkait masalah tersebut, kata dia, DKP Sulsel dalam hal ini CDK Mamminasata melakukan upaya pembinaan kepada nelayan yang melakukan pelanggaran perizinan perikanan.

“DKP Sulsel melakukan penyitaan kapal dan alat tangkap di Kantor CDK Mamminasata. Selanjutnya, pemilik kapal atau nakhoda diarahkan untuk segera melakukan pengurusan dokumen perizinan perikanan,” paparnya melalui rilis tertulis, Senin (3/6/2019).

Selanjutnya, pemilik kapal wajin mengajukan permohonan pada CDK Mamminasata, untuk melakukan cek fisik kapal dan alat tangkap serta rekomendasi penerbitan SIPI.

Setelah proses permohonan, pihak CDK Mamminasata akan melakukan cek fisik kapal dan alat tangkap, lalu menerbitkan dokumen cek fisik serta rekomendasi teknis untuk keperluan (syarat) pengurusan SIPI di DPMPTSP Sulsel.

“Pemilik kapal menyerahkan salinan SIPI ke kantor CDK Mamminasata. Selanjutnya nakhoda kapal masing-masing membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari,” paparnya.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, selanjutnya pihak DKP Sulsel secara resmi melepaskan atau membebaskan tersangka, beserta seluruh barang bukti yaitu kapal, dokumen dan alat tangkap.

Penulis: Herlina

Komentar