oleh

Belum Maksimal, Aplikasi LAPOR! Masih Butuh Sosialisasi yang Lebih Masif

MAKASSAR – Sosial media (Sosmed) seperti facebook, instagram, twitter maupun whatsapp grup saat ini menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait dengan layanan publik.

Padahal, pemerintah sudah memiliki sistem pengaduan layanan publik yang telah terintegrasi ke berbagai sektor terkait. Bahkan, keberadaannya sudah ada hingga tingkat keluruhan/desa hingga provinsi.

“Selama ini banyak keluhan terkait layanan publik disampaikan di sosmed. Padahal, saat ini sudah ada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang menjadi media untuk pengaduan,” ujar Provincial Coordinator Consulting GIZ, Fadiah Mahmud, di acara Diskusi Pemanfaatan Statistik Pengaduan Lapor sebagai bahan Advokasi CSO, yang digelar di Swissbell Hotel Makassar, Selasa (30/7/2019).

“Di Bandung sendiri, hasil LAPOR! dijadikan rujukan untuk bahan diskusi OPD dalam melakukan diskusi kinerja di bidang layanan publik,” tambahnya.

Fadiah menjelaskan, LAPOR! terkoneksi langsung dengan pihak terkait, sehingga jika ada keluhan layanan publik, akan disampaikan pada yang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Layanan LAPOR ini, kata dia, memiliki adminitrasi yang siap menerima pengaduan setiap saat.

Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini LAPOR belum sepenuhnya digunakan oleh OPD yang ada di daerah Sulsel. Olehnya itu, Fadiah berharap, kedepan LAPOR! bisa dimaksimalkan sebagai instrument pengaduan layanan publik.

Hal yang sama diungkapkan salah seorang aktivis NGO di Makassar, Hudli Arsyad. Kata dia, menjadi kewajiban semua elemen untuk menjadikan LAPOR! sebagai isu bersama dalam hal yang layanan publik.

“Karena keberadaan LAPOR! memiliki dasar hukum, jadi menjadi tanggung jawab bersama untuk mensosialisasikan pada masyarakat,” kata Hudli.

Apalagi, kata dia, sesuai dengan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik memang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pelayanan publik.

Keikutsertaan tersebut menurut dia, mulai dari tahap penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, sampai pada pemberian penghargaan.

“Bentuk keikutsertaan masyarakat dapat disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara, serta pihak terkait,” jelasnya.

Sekadar diketahui, LAPOR! merupakan layanan yang disipakan pemerintah untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan publik. LAPOR! juga telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Berdasarkan data, di tahun 2018, data aduan masyarakat yang dikelola tim admin LAPOR! Provinsi Sulsel jumlahnya masih relatif sedikit. Tim admin Provinsi Sulsel hanya mengelola 303 aduan, dan Kota Makassar mengelola 150 aduan. Sedangkan kabupaten/kota lainnya dibawah 45 aduan. Data aduan juga belum dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan pelayanan publik.

Rendahnya jumlah aduan tersebut disinyalir akibat masyarakat belum menggunakan aplikasi ini secara maksimal. Olehnya itu, LAPOR! masih membutuhkan sosialisasi yang masif di seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Risman

Komentar