oleh

7 Hari Tak Serahkan LHKPN, Anggota DPRD Terpilih Tidak Diusulkan ke Mendagri

MAKASSAR – Sebanyak 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), diberi waktu paling lambat tujuh hari untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Batas waktu tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Misna M Attas, usai memimpin Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Sulsel Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, di Hotel Claro, Selasa (13/8/2019).

“Kita tunggu dalam waktu paling lambat enam hari, ya tujuh hari pagi,” tegasnya.

Misna menambahkan, pihaknya memberi waktu selama tujuh hari, karena pihak KPU juga harus melapor kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, terkait hasil penetapan anggota dewan dan LHKPN anggota dewan terpilih.

“Waktu paling lambat tujuh hari kami harus menyampaikan hasil penetapan calon terpilih ini, atau pengusulan calon terpilih ini kepada pemerintah Sulawesi Selatan dan selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk di-SK-kan, ” paparnya.

Jika dalam waktu tujuh hari, anggota dewan yang telah ditetapkan tersebut tidak menyerahkan LHKPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka pihak KPU Sulsel akan memberi kan sanksi berupa tidak diberikannya SK sebagai Anggota DPRD Sulsel terpilih.

“Tidak diikutsertakan dalam pengusulan calon peserta terpilih,” ancamnya.

Penulis: Muh Saddam (B)

Komentar