oleh

Ahli Waris Lahan Tanah Pasar Campalagian Mengadu ke Mabes Polri

MAKASSAR – Ahli waris atas tanah Pasar Campalagian, Kabupaten Polman, melalui kuasa hukumnya, Syahrul, mengadukan kasus dugaan korupsi Pasar Campalagian pada Mabes Polri.

Kasus dugaaan korupsi tersebut bergulir sejak 2013 lalu dan menurutnya, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) saat itu telah menetapkan tersangka, yakni Amujib Selaku Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulbar dan Wakil Bupati Polmam Muh Natsir.

Penetapan tersangka itu kata dia, melalui surat yang diterbitkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Sulsel, Ajun Komisarias Besar Polisi, Muh Syukri H, SH dengan nomor surat B/562.A.4./II/2016/Dit Reskrimun pada 9 Februari 2016.

“Mereka diduga melakukan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik sertifikat hak pakai nomor 005/Desa Bonde atas nama Pemkab Polman, terkait Pasar Campalagian,” ujar Syahrul, di Warkop Soqta Makssar, Rabu (14/8/2019).

Namun kata dia, karwna lokusnya di Sulbar, kasus tersebut dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Sulbar pada tanggal 14 November 2017. Tetapi pihak Polda Sulbar justru menghentikan kasus tersebut, dengan alasan tidak cukup bukti.

Bukan hanya dihentikan, status tersangka saat itu kemudian berubah menjadi saksi.

“Saya hubungi penyidiknya, katanya kasusnya sudah di SP3 kan, saya merasa ada ketidakadilan dan keganjilan,” lanjut Syahrul.

Padahal, kata Syahrul, berdasarkan surat pemanggilan klarifikasi kepada pelapor yang dilayangkan Polda Sulbar jelas-jelas tertuang status hukumnya masih pada tahap penyelidikan.

“Ini kan aneh, berita acara pemeriksaan terlapor pada tanggal 13 Juli 2017, diambil keterangannya oleh penyidik sebagai saksi, sedangkan terlapor sudah tersangka pada tahun 2016,” bebernya.

Atas dasar itu, Syahrul kemudian mengadukan perkara tersebut ke Mabes Polri atas ketidakprofesionalan penangan kasus tersebut. “Kasihan masyarakat, banyak dirugikan, hukum itu harus ditegakkan dan dijaga dan dihargai,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol Baharuddin Djafar saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa penanganan kasus itu telah dilaksanakan dengan baik.

Dia juga membenarkan bahwa kasus tersebut sudah di-SP3 atau dihentikan, karena pelapor belum memenuhi cukup bukti terkait kebenarannya. “Betul kasus tersebut sudah di SP3,” pungkasnya.

Penulis: Risman (B)

Komentar